Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh

Marsose Pasukan Khusus Belanda di AcehArif Nazarsyah

Cover Seri Informasi Aceh The Special Edition "Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh" karya Arif Nazarsyah
Cover Seri Informasi Aceh The Special Edition "Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh" karya Arif Nazarsyah
Cover Seri Informasi Aceh The Special Edition "Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh" karya Arif Nazarsyah
Sebuah debut dari Arif Nazarsyah
Perang dalam usaha menaklukkan Kesultanan Aceh merupakan perang yang paling lama, paling mahal, dan paling berdarah yang pernah dilakukan Belanda di Nusantara. Apabila dihitung sejak dimulai agresi pertama tahun 1873 sampai Sultan Muhammad Daudsyah berhasil dipaksa menyerah tahun 1903, berarti proses penaklukan berlangsung genap 30 tahun lamanya. Perang yang berlangsung cukup lama tersebut telah menghabiskan banyak sekali biaya yang dikeluarkan dari kas Pemerintah Hindia Belanda dan juga menelan banyak sekali korban jiwa baik di pihak Aceh maupun di pihak Belanda. Malahan pimpinan agresi Belanda pertama, Jenderal Kohler, tewas ditembus peluru para pejuang Aceh

Seri Informasi Aceh
"The Special Edition"

Pembukaan terusan Suez memegang peranan penting dalam jalur perniagaan karena mem-perpendek jarak komunikasi dan waktu tempuh antara Eropa dengan Asia. Biaya transportasi menjadi murah dan pasar untuk produk tropis meluas sehingga dengan sendirinya harga komoditas menjadi lebih murah. Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perniagaan semakin ramai. Kerajaan Aceh yang berada di ujung pulau Sumatra pun semakin memiliki posisi penting karena letaknya yang strategis. Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir akan ada satu kekuatan asing yang mungkin akan mendahului Belanda merebut kekuasan atas kerajaan Aceh. Pemerintah Belanda menganggap penting untuk memfokuskan pada pencegahan terjadinya segala kemungkinan darurat. Karenanya, pemerintah Belanda membuat perjanjian baru dengan Inggris yaitu Perjanjian Sumatra atau Traktat Sumatra yang memberikan kesempatan pada pemerintah Hindia Belanda untuk menginvasi Kerajaan Aceh.  Bermodalkan Traktat Sumatra ini, Hindia Belanda mulai menekan kerajaan Aceh. Tindakan Hindia Belanda ini tentu saja ditentang keras oleh kerajaan Aceh. Menghadapi keadaan ini kerajaan Aceh mulai mencari bantuan ke luar negeri sehingga pada 26 Maret 1873 Hindia Belanda menyampaikan maklumat perang pada kerajaan Aceh. Baru pada 1 April 1873 pemerintah Hindia Belanda, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda, Nieuwenhuiijzen, mengumumkan pernyataan perang tersebut pada kerajaan Aceh.[Arif Nazarsyah. 2019. ]1

 



Lihat Seri Informasi Aceh lainnya:

Seri Informasi Aceh XXXXlII Nomor 3, 2020 Berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1881 Nomor 83, semua perkara hukum yang menyangkut agama...
Seri Informasi Aceh XXXXlI Nomor 3, 2019 Seri Informasi Aceh edisi ini secara khusus menguraikan tentang perkembangan gerakan komunis, gerakan nasionalis,...
Seri Informasi Aceh XXXXl Nomor 3, 2018. GoedHart seorang Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Aceh dan daerah takluknya (1926-1927). Pada tahun-tahun...

Daftar Isi & Kandungan

Seri Informasi Aceh ini merupakan penerbitan ulang Seri Informasi Aceh Nomor 2 Tahun XIV, 1991 dengan judul yang sama.

Pendahuluan

Berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1881 Nomor 83, semua perkara hukum yang menyangkut agama dan adat di Aceh diurus oleh lembaga Musapat, yaitu lembaga pengadilan untuk orang-orang Aceh (bumiputra). Musapat tersebut berkedudukan pada setiap kewedanaan.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]2

Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 7 Maret 1911, tentang Tidak Sah Perkawinan yang Diikat di Dalam Masa Idah

Penuntut: Sarong, umur kira-kira 38 tahun, pekerjaan tani, berasal dari Lam Pageue (VI Mukim), menerangkan bahwa isterinya Si Munah yang belum diceraikannya, telah dikawinkan orang dengan Leube Abaih dan memohon suatu keputusan dari Musapat di dalam perkara ini. [De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]3



Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 17 Maret 1911, tentang Perceraian 

Penuntut: Si Dalam, umur kira-kira 20 tahun, tanpa kerja, bertempat tinggal di Lam Badeuek (VI Mukim), dibantu oleh ayahnya Si Raman di Lam Badeuek.

Tuntutan: Mohon sanksi dari Musapat terhadap pembatalan perkawinannya dengan taleuek (talak) dengan si Akub dari Lam Pageue dan pengesahan perkawinannya dengan Si Ali.  [De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]4



Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 22 Agustus 1931, tentang Biaya Pemeliharaan Seorang Anak

Biaya-biaya untuk pemeliharaan seorang anak yang dipelihara oleh nenek dari pihak ibu  tidak dapat ditagih kembali oleh nenek dari keluarga menantunya, kecuali hal tersebut telah dibicarakan lebih dahulu.

Penuntut: Asiah, umur lebih kurang 40 tahun, pekerjaan tani, tinggal di Gampong Lam Baro, VI Mukim, Peukan Bada.

Menuntut: Yang mendakwa, Asiah, menuntut kerugian memelihara anak pada yang didakwa selama 30 bulan, @ f5,00=f150,00.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]5



Vonnis Musapat di Seulimeum,  8 September 1931 dan 17 Oktober 1932, tentang Teubôh Taleuek Uang Khuluk Berjumlah Dua Kali Lipat dari Mahar (Ganda Jeunamèe)

Penuntut: Perempuan, Fatimah, umur kira-kira 18 tahun, kerja tani, tinggal di Meunasah Deah Tanoh, Kunyet.

Tuntutan: Minta supaya Musapat menghukum perkawinan saya dengan laki saya Usen melalui “fasid”[1] atau pasah.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]6



Pembatalan Nikah (Pasah) disebabkan oleh Penelantaran dan atau Tidak Memberikan Nafkah

PPada hari Senin, tanggal 18 Juli 1932, telah datang di muka saya, Teuku Raja Nago, penjabat zelfbestuurder dari kenegerian Lhok Pawoh Utara, seorang perempuan nama Khatijah, umur kira-kira 25 tahun, lahir dan tinggal di Gampong Pisang, kenegerian Lhok Pawoh Utara, Kewedanaan Tapak Tuan, menerangkan halnya sebagai yang tersebut di bawah ini.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]7



Vonnis dari Musapat dari kewedanaan Seulimum yang bersidang di Sibree tanggal 19 Oktober 1933

Isteri-isteri dari para ulèebalang dan para ulama tidak mempunyai hak atas sebagian dari harta benda yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan oleh karena pada golongan-golongan manusia ini tidak dapat ditunjukkan bagaimana dari harta benda ini yang diperdapat oleh si isteri.

Ongkos-ongkos pemakaman dan utang-utang dari warisan.

Yang pertama-tama dibayar dari harta warisan adalah biaya-biaya pemakaman, sesudah itu barulah utang-utang warisan; sisanya boleh dibagikan di antara para ahli waris (dalam hal ini dari sisa pembagian itu dibayar lagi hak praé atau faraid).[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]8



Referensi & Catatan

  1. ^ Arif Nazarsyah. 2019. "Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh (Hlm. 1)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  2. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 1)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  3. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 2)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  4. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 5)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  5. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 13)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  6. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 18)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  7. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 30)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  8. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 59)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Laporkan & Beri saran

Anda juga dapat melaporkan atau memberi saran tentang konten ini melalui fitur yang kami sediakan berikut. Masukan atau respon dari anda sangat dibutuhkan guna meningkatkan layanan prima kami. Terima Kasih

Hak dan Undang-undang:

Konten kreatif ini milik Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dengan judul “Marsose Pasukan Khusus Belanda di Aceh”, kecuali sebagian atau seluruh isi yang disebutkan di dalam referensi merupakan milik “Arif Nazarsyah” atau pemiliknya yang terhormat. Dilicensekan di bawah Creative Commons CC BY-SA 4.0
Breaking News