Berkas-Berkas Hukum Adat

Berkas-Berkas Hukum AdatDe Commissie voor het Adatrecht, Koninklijk Voor De Taal, Land en Volkenkunde van Nederlanch - Indie, T. M. Saleh Montes

Cover Seri Informasi Aceh XXXXIII Nomor 3, 2020 "Berkas-Berkas Hukum Adat" yang diterbitkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Cover Seri Informasi Aceh XXXXIII Nomor 3, 2020 "Berkas-Berkas Hukum Adat" yang diterbitkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Cover Seri Informasi Aceh XXXXIII Nomor 3, 2020 "Berkas-Berkas Hukum Adat" yang diterbitkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Adatrecht Bundels
Berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1881 Nomor 83, semua perkara hukum yang menyangkut agama dan adat di Aceh diurus oleh lembaga Musapat, yaitu lembaga pengadilan untuk orang-orang Aceh (bumiputra). Musapat tersebut berkedudukan pada setiap kewedanaan.

Seri Informasi Aceh XXXXIII Nomor 3, 2020.

Musapat diketuai oleh kontrolir (wedana) yang anggotanya terdiri atas ulèebalang (kepala kenegerian) yang bersangkutan, seorang ulama sebagai penasihat, dan seorang juru tulis dari kantor kontrolir yang merangkap sebagai jaksa.

Sebelum Perang Dunia II, semua keputusan Musapat telah menjadi arsip Departemen Dalam Negeri yang dipersiapkan oleh De Commissie voor het Adatrecht (Komisi Hukum Adat). Hasil kerja komisi ini dapat dibaca dalam Adatrecht Bundels, Jilid I, 1911, dan seterusnya yang diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor de Taal, Land- en Volkenkunde van Nedelandsch-Indie. Publikasinya baru terhenti sejak pecah Perang Dunia II.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]1

 



Lihat Seri Informasi Aceh lainnya:

Seri Informasi Aceh XXXXl Nomor 2, 2018 Inilah yang menyebabkan Aceh menjadi posisi yang strategis, Berkat ramainya perdagangan terutama lada membawa...
Seri Informasi Aceh XXXXlII Nomor 3, 2020 Berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1881 Nomor 83, semua perkara hukum yang menyangkut agama...
Seri Informasi Aceh XXXXlII Nomor 2, 2020 Tanggal 28 Agustus 1905 dikeluarkanlah Ketetapan Kepala Persenjataan Infanteri tentang penunjukan penulis sebagai Komandan...

Daftar Isi & Kandungan

Seri Informasi Aceh ini merupakan penerbitan ulang Seri Informasi Aceh Nomor 2 Tahun XIV, 1991 dengan judul yang sama.

Pendahuluan

Berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1881 Nomor 83, semua perkara hukum yang menyangkut agama dan adat di Aceh diurus oleh lembaga Musapat, yaitu lembaga pengadilan untuk orang-orang Aceh (bumiputra). Musapat tersebut berkedudukan pada setiap kewedanaan.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]1

Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 7 Maret 1911, tentang Tidak Sah Perkawinan yang Diikat di Dalam Masa Idah

Penuntut: Sarong, umur kira-kira 38 tahun, pekerjaan tani, berasal dari Lam Pageue (VI Mukim), menerangkan bahwa isterinya Si Munah yang belum diceraikannya, telah dikawinkan orang dengan Leube Abaih dan memohon suatu keputusan dari Musapat di dalam perkara ini. [De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]3



Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 17 Maret 1911, tentang Perceraian 

Penuntut: Si Dalam, umur kira-kira 20 tahun, tanpa kerja, bertempat tinggal di Lam Badeuek (VI Mukim), dibantu oleh ayahnya Si Raman di Lam Badeuek.

Tuntutan: Mohon sanksi dari Musapat terhadap pembatalan perkawinannya dengan taleuek (talak) dengan si Akub dari Lam Pageue dan pengesahan perkawinannya dengan Si Ali.  [De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]4



Vonnis dari Musapat di Lhok Nga, 22 Agustus 1931, tentang Biaya Pemeliharaan Seorang Anak

Biaya-biaya untuk pemeliharaan seorang anak yang dipelihara oleh nenek dari pihak ibu  tidak dapat ditagih kembali oleh nenek dari keluarga menantunya, kecuali hal tersebut telah dibicarakan lebih dahulu.

Penuntut: Asiah, umur lebih kurang 40 tahun, pekerjaan tani, tinggal di Gampong Lam Baro, VI Mukim, Peukan Bada.

Menuntut: Yang mendakwa, Asiah, menuntut kerugian memelihara anak pada yang didakwa selama 30 bulan, @ f5,00=f150,00.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]5



Vonnis Musapat di Seulimeum,  8 September 1931 dan 17 Oktober 1932, tentang Teubôh Taleuek Uang Khuluk Berjumlah Dua Kali Lipat dari Mahar (Ganda Jeunamèe)

Penuntut: Perempuan, Fatimah, umur kira-kira 18 tahun, kerja tani, tinggal di Meunasah Deah Tanoh, Kunyet.

Tuntutan: Minta supaya Musapat menghukum perkawinan saya dengan laki saya Usen melalui “fasid”[1] atau pasah.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]6



Pembatalan Nikah (Pasah) disebabkan oleh Penelantaran dan atau Tidak Memberikan Nafkah

PPada hari Senin, tanggal 18 Juli 1932, telah datang di muka saya, Teuku Raja Nago, penjabat zelfbestuurder dari kenegerian Lhok Pawoh Utara, seorang perempuan nama Khatijah, umur kira-kira 25 tahun, lahir dan tinggal di Gampong Pisang, kenegerian Lhok Pawoh Utara, Kewedanaan Tapak Tuan, menerangkan halnya sebagai yang tersebut di bawah ini.[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]7



Vonnis dari Musapat dari kewedanaan Seulimum yang bersidang di Sibree tanggal 19 Oktober 1933

Isteri-isteri dari para ulèebalang dan para ulama tidak mempunyai hak atas sebagian dari harta benda yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan oleh karena pada golongan-golongan manusia ini tidak dapat ditunjukkan bagaimana dari harta benda ini yang diperdapat oleh si isteri.

Ongkos-ongkos pemakaman dan utang-utang dari warisan.

Yang pertama-tama dibayar dari harta warisan adalah biaya-biaya pemakaman, sesudah itu barulah utang-utang warisan; sisanya boleh dibagikan di antara para ahli waris (dalam hal ini dari sisa pembagian itu dibayar lagi hak praé atau faraid).[De Commisie voor het Adatrecht. 2020. ]8



Referensi & Catatan

  1. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 1)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  2. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 1)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  3. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 2)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  4. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 5)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  5. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 13)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  6. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 18)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  7. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 30)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
  8. ^ De Commisie voor het Adatrecht. 2020. "Berkas-Berkas Hukum Adat (Hlm. 59)", Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Laporkan & Beri saran

Anda juga dapat melaporkan atau memberi saran tentang konten ini melalui fitur yang kami sediakan berikut. Masukan atau respon dari anda sangat dibutuhkan guna meningkatkan layanan prima kami. Terima Kasih

Hak dan Undang-undang:

Konten kreatif ini milik Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dengan judul “Berkas-Berkas Hukum Adat”, kecuali sebagian atau seluruh isi yang disebutkan di dalam referensi merupakan milik “De Commissie voor het Adatrecht, Koninklijk Voor De Taal, Land en Volkenkunde van Nederlanch - Indie, T. M. Saleh Montes” atau pemiliknya yang terhormat. Dilicensekan di bawah Creative Commons CC BY-SA 4.0
Breaking News